Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan piutang macet serta untuk mengetahui faktor penyebab piutang tak tertagih pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan.

Penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum Empiris. Pengolahan dan analisis data dengan cara menggunakan langkah-langkah metode penelitian empiris dengan penelitian deskriftif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan yang mana hasil penelitian terhadap peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Pasal 4 dimana banyak Mitra Binaan yang tidak menjalankan kewajibannya kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan yang mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan yang terdapat pada PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Kalimantan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Pasal 4 dimana banyak Mitra Binaan yang tidak menjalankan kewajibannya kepada PT Pelabuhan Indonesia yang mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan yang terdapat pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan dan Analisa penerapan manajemen kredit pada program kemitraan dan bina lingkungan melalui lainnya maka dapat disimpulkan bahwa Karakter dari mitra binaan yang beranggapan bahwa tidak akan merugi meskipun kredit yang diterima tidak dikembalikan. Dilihat dari hasil survey lapangan banyak nya nasabah yang menganggap perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan tidak akan rugi sehingga sangat berperan dalam menimbulkan besarnya jumlah tunggakan.