Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima sehingga dapat menciptakan iklim invetasi yang kondusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang dilakukan dalam peningkatan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik dan penanaman modal pada DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi General di DPMPTSP Kota Banjarbaru telah berjalan optimal dan hampir memenuhi seluruh dimensi standar kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian DPMPTSP Kota Banjarbaru sebagai unit penyelenggara pelayanan publik berpredikat pelayanan prima dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dengan opini kualitas tertinggi (zona hijau) serta menjadi SKPD terbaik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru. Sedangkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Tematik belum berjalan optimal, sehingga diperlukan strategi, seperti meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur, mengoptimalkan program pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, menciptakan digitalisasi administrasi pemerintahan dan inovasi pelayanan, melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait penggunaan sistem online pelayanan perizinan dan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal, serta menerbitkan kebijakan (regulasi) yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak pada meningkatnya realisasi investasi daerah.