ABSTRAK

Megawati, 1810413220016, 2022 Implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Kelurahan Alalak Tengah Kota Banjarmasin. Fakultas Imu Sosial dan Politik, Jurusan Pemerintahan. Dibawah Bapak H. Saifudin. Universitas Lambung Mangkurat.

Salah satu bentuk permasalahan yang banyak terjadi yaitu pada masalah kemiskinana yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia termasuk di Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi serta kebutuhan pangan sehari-hari. Pada dasarnya dalam penelitian program Bantauan Pangan Non Tunai (BPNT) ini mengetahui bagaimana upaya pelaksana kegiatan untuk menangani masalah kemiskinan dengan melalui program bantuan yang bersifat non tunai. Program ini diselenggarakan oleh Kementriaan Sosial yang didalamnya bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial serya pemerintah daerah setempat kab/provinsi.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasi Utara Kota Banjarmasin. Metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan menurut Geogre Edward III yang terdapat 4 indikator, yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Informan penelitian ini adalah koordinator Bantuan Pangan Non Tunai dan Kepala Seksi Pengelolaan, Analisis Data dan Informasi PMKS dan PSKS dari Dinas Sosial, Bank BRI, Pengelola Elektronik Warong Gotong Royong dan Mayarakat penerima bantuan, kemudian data di kumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan analisis kualitatif menurut Milles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai melalui elektronik warung gotong royong di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dapat dikatakan kurang optimal. Dilihat dari komunikasi, para pelaksana kebijakan sudah berjalan hanya saja masih belum optimal dari staf yang masih belum memadai dan fasilitas pendukung yang masih kurang. Dan dilihat dari sikaap pelaksanaa kebijakan masih ada sebagian yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya, sehingga membuat kebijakan ini belum berjalan secara efektif.

Kepala Dinas Sosial perlu menambah staf yang khusus melayani dalam bidang bantuan pangan non tunai dan kepada Bank BRI agar dapat menambah staf perkelurahan yang khusus menangani masalah bantuan sosial.

Kata Kunci: Impelemntasi bantuan pangan non tunai dan kesejahteraan masyarakat