Masalah pokok dalam penelitian ini merupakanbelum terlaksana secara penuh hak-hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan transformasi pelayanan dengan baik di dalam memberikan pelayanan publik, oleh karena itu perlu adanya Implementasi Good Governance yang lebih optimal dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Tujuaan penelitiaan yaitu untuk mengetahui Implementasi prinsip good governance dalam upaya memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui Visi, Misi, Motto pelayanannya.Penelitiaan ini memakai metode kualitatif, penghimpunan data di lakukan pada teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. teknik analisis data dilakukan pada tahap penghimpunan data, pemilihan data, penyajiaan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiaan yaitu : (1)prinsip partisipasi telah dilaksanakan dalam forum konsultasi publik melibatkan mitra kerja dukcapil serta perwakilan tokoh masyarakat (2) prinsip aturan hukum telah dilaksanakan dengan ditetapkan di dalam SOP yang mengacu Perbub Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 86 Tahun 2020.(3) prinsip transparansi dilaksanakan dengan melalui beberapa macam media platform yang bisa di akses masyarakat. (4) prinsip responsiveness dilaksanakan dari Respon pegawai terhadap masyarakat sudah cepat cermat, dan tepat dalam pelayanannya.

Disarankan Dinas Kependudukann dan Pencatatan Sipil meningkatkan transformasi pelayanan dengan memfokuskan pada penerapan Good Governance dalam pelayanannya.