ABSTRAK

Noor Fuadi, 2022. Evaluasi Proses Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian,  Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019. Tesis, Program Studi Magister Studi Pembangunan, Program pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Andi Tenri Sompa sebagai pembimbing I dan Ahmad Yunani sebagai pembimbing II.

Masalah yang diteliti menyangkut bagaimana proses penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Badan Kepegawaian,  Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan. Dan apakah penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Struktural di badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan aturan yang benar.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin memahami fenomen-fenomena atau realita yang terjadi dilapangan dengan mengumpulkan data-data atau informasi yang didapat dari informan secara langsung khususnya dilakukan dnegan menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan secara nyata dan mengamati hasil dalam penempatan pegawai negeri sipil pada jabatan structural di BKPPD Kabupaten Balangan.

Hasil penelitian menunjukan proses penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Balangan belum sesuai dnegan aturan yang berlaku dalam pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun aturan dibawahnya lagi, hal ini ditunjunkkan dengan tidak adanya seleksi atau tes kompetitif yang dilaksanakan untuk menempatkan pejabat structural.

Penempatan pegawai yng kurang sesuai antara latar belakang Pendidikan pejabat dengan kualifikasi jabatannya, seperti proses penempatan pejabat structural yang sudah dibahas diatas memiliki peluang yang sangat besar bagi para pihak-pihak tertentu untuk memiliki peluang yang sangat besar bagi para pihak-pihak tertentu untuk ikut terlibat terutama pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat pembina Kepegawaian, karena pada dasarnya pedoman penempatan pejabat structural hanyta mengatur  ketentuan sampai pada proses pengusulan calon pejabat struktur OLEH Tim Penilai Kinerja kepada Pejabat Pembina Kepegaawaian, kemudian keputusan selanjutnya merupakan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Balangan secara tersirat menyatakan bahwa hal tersebut masih terjadi di Balangan.

Kata Kunci: Evaluasi, Proses, Penempatan PNS