Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu barang bukti berbasis elektronik dapat menjadi suatu alat bukti elektronik yang sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitif dengan tipe penelitian berupa kekaburan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statue Approach). Pendekatan Perundan g-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, dalam tindak pidana cyber crime suatu barang bukti elektronik tidak semata-mata dapat menjadi alat bukti elektronik di persidangan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), namun harus melalui tahapan digital forensik saat proses penyidikan. Kedua, pengaturan terkait proses atau prosedur digital forensik khususnya terhadap bukti screenshot masih belum tertuang dengan jelas dalam suatu peraturan atau perundang-undangan, sehingga berpotensi terjadi perbedaan prosedur antar lembaga forensik. Apabila hal ini terjadi, maka keabsahan alat bukti elektronik kemudian kembali dipertanyakan.