Pinjaman online marak di Indonesia karenaprosedurnyayangmudah, tanpajaminan, dan langsungcair kurang dari 24 jam. Pada pinjaman online ditetapkan jatuh tempo pinjaman yang sudah cair. Biasanya jatuh tempo akan berbeda-beda tergantung besar kecilnya pinjaman, usia peminjam, penghasilan per bulan peminjam, serta aset yang dimiliki peminjam. Namun terdapat penagihan sebelum jatuh tempo oleh pelaku usaha melalui pihak ketiga atau debt collector kepada konsumen. Penagihan dana sebelum jatuh tempo yang sudah ditetapkan melanggar hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu  “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Pada Pasal 236 ayat (4) huruf d UU No. 4/2023 disebutkan PUSK (Pelaku Usaha Sektor Keuangan) dilarang melakukan gangguan lisik dan/atau psikis terhadap konsumen dalam kegiatan usaha sektor keuangan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan atau norma dalam masyarakat. Jenispenelitianhukumyangdigunakandalampenelitianiniadalahpenelitian hukum normatif. Kerugian yang didapat konsumen dalam penagihan pembayaran pada aplikasi pinjaman pinjaman online sebelum jatuh tempo, yaitu kerugian secara ekonomi kerugian non-ekonomi. Dalam penagihan sebelum jatuh tempo, kerugian-kerugian yang didapat konsumen berdasarkan Pasal 1365Burgerlijk Wetboek termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Akibat hukum bagi pelaku usaha khususnya atas penagihan pinjaman online sebelum jatuh tempo terhadap konsumen berupa sanksi administratif serta sanksi pidana dengan pidana penjara dan pidana denda yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci(keyword) : Perlindungan konsumen, pinjaman online, jatuh tempo