Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui cara pelaksanaan kebijakan

Proses mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pertambahan

Nilai oleh PT. ABC Sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam ketentuan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Penelitian ini mengadopsi desain studi

kasus dengan pendekatan kualitatif mengkaji proses administratif yang dijalankan oleh

PT. ABC dalam menangani penerbitan STP yang dianggap tidak benar. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa PT. ABC menghadapi kendala dalam pengurutan

nomor faktur pajak, yang mengakibatkan penerbitan STP yang tidak tepat waktu.

Meskipun telah mengajukan permintaan pengurangan atau pembatalan STP

permintaan yang tidak akurat ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini

berkontribusi pada pemahaman teoretis dan praktis mengenai proses administrasi

perpajakan di Indonesia, terutama dalam konteks penerapan Pajak Pertambahan Nilai

dan penanganan STP. Temuan ini memiliki implikasi teoritis dalam studi administrasi

perpajakan, menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan

kewajiban pajaknya. Secara praktis, hasil ini membantu dalam mengidentifikasi area

di mana peraturan pajak dapat lebih disesuaikan dengan realitas operasional

perusahaan, khususnya dalam hal pengurutan faktur pajak dan pengajuan permohonan

pengurangan atau pembatalan STP. Originalitas penelitian ini terletak pada

pemeriksaan mendalam kasus PT. ABC, yang memberikan wawasan baru tentang

dinamika antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam konteks Indonesia.

Kata kunci : Administrasi Pajak; Surat Tagihan Pajak (STP); Pertambahan Nilai

Pajak; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013; PT. ABC.