ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja Pekerja Migran Indonesia dalam perjanjian kerja, dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Kalimantan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Hubungan kerja pekerja migran Indonesia dalam perjanjian kerja yang berisi hak dan kewajiban harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang akan berdampak pada kepastian hukum dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Kedua, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan hanya memiliki kewenangan dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia asal Kalimantan Selatan pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Kata Kunci: Pelindungan, Pekerja Migran Indonesia, Kalimantan Selatan