Undang-undang mengenai kearsipan menegaskan betapa pentingnya arsip sehingga perlu dikelola dengan baik. Landasan hukum itu menjadi pengingat yang kuat bagi anggota organisasi untuk sadar mengenai keberadaan arsip. Arsip memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi karena arsip sebagai rekaman informasi dari seluruh aktivitas administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dan mengetahui kendala yang dihadapi.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan desain studi kasus.Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, focus group, dan review dokumenter. Metode analisis data, meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Kearsipan, seperti dalam hal penciptaan, penyimpanan arsip belum sepenuhnya menggunakan sarana standar kearsipan dan belum pernah melaksanakan penyusutan arsip. Kurangnya dukungan pimpinan, terbatasnya jumlah SDM kearsipan, pengelolan kearsipan yang belum memahami dalam tata cara pengelolaan kearsipan yang sesuai peraturan, sarana dan prasarana kurang serta anggaran yang terbatas dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

Saran: Dalam menciptakan arsip harus berdasarkan peraturan Tata Naskah Dinas, penyimpanan arsip aktif harus menggunakan map gantung dan dimasukan dalam lemari Filling cabinet, rutin melaksanakan penilaian arsip, melaksanakan pemusnahan agar tidak terjadi penumpukan arsip, perlunya dukungan dan komitmen pimpinan, penambahan arsiparis, sarpras dan anggaran, serta perlu adanya sistem pengelolaan kearsipan yang bersifat elektronik atau digital.

Kata Kunci: Implementasi Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis.