DIGITAL LIBRARY



JUDUL:IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PENGARANG:MUHAMMAD MUFLIH ISA
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2024-02-05


Muhammad Muflih Isa, 2120419310009, 2023”Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, dibawah bimbingan  Budi Suryadi,

Implementasi Reforma agraria program redistribusi tanah pada pelepasan Kawasan hutan bertujuan agar masyarkat di Kawasan hutan dapat mendapatkan legalitas asetnya dengan adanya skema pelepasan Kawasan hutan. Tidak berhenti sampai disitu, hasil dari legalitas asset yang telah diterbitkan mendapatkan akses pemodalan yang terkoordinir untuk mengoptimalkan manfaat asset legalitasnya.

Penelitian ini menggunakan pendekaatan kualitatif, dengan pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Informan kunci dari penelitian ini yakni Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan serta kepala desa Kindingan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perwwakilan kelompok masyarakat di wilayah pelepasan Kawasan hutan.

Hasil penelitian dari implementasi reforma agraria program redistribusi tanah di wilayah pelepasan kawasasn hutan yaitu secara umum sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa yang belum maksimal. Hal ini tergambar dengan adanya beberapa harapan masyarakat yang belum terkoordinir. Jika dilihat berdasarkan perspektif Grindle masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya khususnya pada tipe manfaat yaitu legalisasi asset masyarakat yang masih belum menyeluruh , derajat perubahan yang ingin dicapai yaitu diharapkan pada program ini masyarakat mendapatkan akses pemodalan dan pelatihan untuk peningkatan skill masyarakat namun belum tercapai, dan strategi pelaksanannnya yang tidak ada sesuatu yang khusus dilakukan dengan mengikuti petunjuk teknis dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Factor pendukung terdiri dari respon positif dan antusias tinggi masyarakat serta dukungan dari pemerintah pusat. Factor penghambatnya terdiri dari dari kurangnya koordinasi antar sector dan belum adanya pembinaan tingkat lanjut kepada masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan kepada satuan Gugus Tugas Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk lebih memperbaiki lagi dalam implementasi kegiatan reforma agraria yang akan dating agar tepat sasaran dalam menyejahterakan masyarakat.

 

Kata Kunci : Reforma Agraria, Redistribusi Tanah, Implementasi Kebijakan.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI