ABSTRAK

Diana Rahmawati, 2020421320003, 2024.“Implementasi Kebijakan Pengawasan Kearsipan Internal Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Balangan” dibawah bimbingan Samahuddin selaku pembimbing I dan Bachruddin Ali Akhmad selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan kearsipan internal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagai informan penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dan Tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi : Komunikasi efektif menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan pengelolaan arsip. Terdapat peningkatan dalam komunikasi antar departemen setelah kesadaran akan kebutuhan perubahan pada tahun 2019. Hal ini tercermin dalam peningkatan signifikan dalam pengelolaan arsip pada tahun 2022, menunjukkan dampak positif dari komunikasi yang lebih baik dalam organisasi. Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah dan kualitas arsiparis, menjadi tantangan utama dalam pengelolaan arsip. Meskipun sumber daya anggaran terkait penataan kearsipan sudah cukup, kebutuhan akan peningkatan kapasitas arsiparis masih dalam proses perencanaan. Namun, upaya untuk memperbaiki sumber daya manusia terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan pelatihan. Disposisi:Disposisi yang kuat dari pimpinan terhadap penyelenggaraan kearsipan telah terlihat, tetapi belum merata di semua tingkatan jabatan. Masalah disposisi yang kompleks perlu diatasi dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para ASN dalam mengelola arsip. Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi yang efisien dan tidak terfragmentasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan arsip. Meskipun demikian, Dinas masih perlu menyusun SOP terkait penataan kearsipan untuk memastikan teknis pelaksanaan yang lebih baik. Pembentukan struktur birokrasi yang lebih terpadu dan penerapan SOP yang jelas akan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan arsip. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengawasan Kearsipan Internal Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Balangan Komunikasi yang kurang efektif, kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan, ketidaksesuaian disposisi, dan keterkaitan dengan struktur birokrasi Kata

kunci : Implementasi, Pengawasan Kearsipan