Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet telah membawa dampak positif sekaligus negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ancaman keamanan yang marak terjadi adalah phishing melalui WhatsApp. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai aturan hukum pertama yang mengatur hal-hal terkait teknologi elektronik masih memiliki kekurangan dalam pengaturan terkait kejahatan phising. Kekurangan dalam pengaturan tersebut memberikan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku phising. Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan terhadap UU ITE untuk lebih menetapkan definisi dan kategori cyber crime, termasuk phising, agar penegakan hukum terhadap kejahatan teknologi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku phising di Whatsapp dengan modus undangan pernikahan berbasis file APK dan apakah phising tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah percobaan tindak pidana apabila file APK tidak dibuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kata Kunci (Keyword): Phising, Ketentuan Pidana, Percobaan Tindak Pidana, UU ITE, UU PDP.