DIGITAL LIBRARY



JUDUL:PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA JOB SITE PT. ADARO INDONESIA)
PENGARANG:NANDA ABDI FIRDAUSI
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2024-05-06


Hubungan industrial merupakan struktur yang memfasilitasi interaksi antara pekerja, perusahaan, dan unsur-unsur lainnya dalam konteks kerja. Banyak undang-undang Indonesia yang mengatur hubungan industrial, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan Teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran pemerintah dalam pelaksanaan hubungan industrial, dengan fokus pada studi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BUMA job site PT. Adaro Indonesia. Pemerintah berperan dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja serta membuat lingkungan kerja yang aman dan sehat. Implikasi Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam membentuk regulasi yang berpihak untuk kepentingan setiap bagian dari hubungan industri, guna mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh stakeholders. berdasarkan penelitian ini peneliti berkesimpulan yaitu 1) Pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan. 2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI