Penelitian ini bermula dari melihat banyaknya kasus stunting yang masih cukup tinggi di Indonesia, terutama diwilayah pedesaan seperti Desa Pantang Raya yang terletak di Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala. Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan infeksi berulang. Kurangnya gizi selama periode pertumbuhan anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, kognitif dan motorik, serta berisiko mengalami penyakit degeneratif dimasa mendatang dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan berkomitmen dalam mempercepat penurunan dan pencegahan stunting.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan stunting di Desa Pantang Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi tahap reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan stunting di Desa Pantang Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala sudaj berjalan cukup baik namun belum optimal. Pada aspek komunilkasi, adanya penyampaian informasi seperti penyuluhan dan sosialisasi pelaksana kebijakan, informasi tidak hanya disampaikan kepada kelompok sasaran ibu hamil dan ibu balita namun juga kepada masyarakat umum. Pada aspek disposisi, sikap pelaksana kebijakan dan masyarakat menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Pada aspek struktur birokrasi, para pihak pelaksana kebijakan sudah memiliki Standard Operational Prosedure (SOP) dan tupoksi masing-masing dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan kebijakan. Pada aspek sumber daya, sumber daya pelaksana kebijakan sudah memenuhi standar kompetensi namun dari segi jumlah masih kurang dan belum optimal. Adapun sumber daya finansial cukup mendukung sebagai penunjang pelaksanaan kebijaka. Adapun faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan adalah masih minimnya kemampuan kader, pola asuh yang masih kurang baik, belum optimalnya penyediaan akses air bersih dan sanitasi.