Keberadaan serta proses demokratisasi seorang pemimpin dengan cara yang demokratis di dalam internal partai politik menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti, karena untuk mewujudkan suatu upaya demokratisasi dalam suatu negara membutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat melalui sebuah partai politik, selain itu dengan menguatnya pelembagaan seorang pemimpin dengan cara yang demokratis dalam partai politik secara tidak langsung akan berdampak pada terciptanya suatu rezim demokrasi yang bekerja atas dasar konstitusi maupun internal partai politik yang demokratis pula. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini berkesimpulan yaitu 1) Perlunya revisi Undang-Undang Partai Politik untuk mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, 1) Diperlukannya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik untuk menciptakan demokratisasi dalam partai politik serta adanya regenerasi dalam partai.

Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, Masa Jabatan