Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait pengetahuan problematika hukum mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap eksploitasi, ekspoitas, dan pemanfataan panas bumi berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi dan untuk mengetahui problematika hukum mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap eksploitasi, ekspoitas, dan pemanfataan panas bumi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, wujud sanksi administratif terhadap pelanggaran eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan panas bumi adalah berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, dan sebagian pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Panas Bumi (IPB) dan denda administratif. Kedua, mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan panas bumi di Indonesia masih belum jelas, lengkap, dan detail. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas dan lengkap mengatur tentang tata pengenaan sanksi administratif dan klausul peraturan yang belum dikenakan sanksi administratif.