Alya Meriel Pramesti. Mei 2024. LANGKAH HUKUM TERHADAP PASANGAN DIBAWAH UMUR YANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAHNYA DITOLAK. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK 

Pernikahan adalah hal penting yang diatur oleh hukum dan nilai-nilai agama. Batas usia ditetapkan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan pasangan serta keturunan. Dispensasi nikah memungkinkan pengecualian dari persyaratan usia dalam kondisi tertentu. Proses pengajuan dispensasi melibatkan izin dari orang tua atau wali, dan pengadilan mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengabulkan permohonan. Aturan dispensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim memutus permohonan surat nikah dengan mempertimbangkan hukum dan keadilan, serta memperhatikan kondisi khusus pasangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Pengaturan hukum terhadap pasangan di bawah umur yang permohonan dispensasi nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia pernikahan yang sah. Langkah-langkah termasuk penolakan pernikahan, penerapan sanksi, pendidikan dan bimbingan, perlindungan kesejahteraan anak, dan hak untuk mencari bantuan hukum. Upaya juga dilakukan untuk memperbarui kebijakan guna mengurangi angka pernikahan anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian izin perkawinan.

Penolakan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama berdampak besar. Ini bisa membuat pernikahan tidak sah, mengakibatkan sanksi hukum, dan menciptakan dampak sosial serta budaya yang kompleks. Ini menyoroti pentingnya perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan keadilan dalam sistem hukum.

Kata kunci (keyword) : Dispensasi Nikah, Langkah Hukum, Pengadilan Agama