Dalam konteks urbanisasi yang pesat, masalah parkir liar telah menjadi perhatian serius di Kota Amuntai. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada kewenangan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penertiban tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. 1) Kewenangan Dinas Perhubungan melalui penempatan petugas jaga dan edukasi persuasif berupaya menertibkan parkir liar dengan teguran lisan, imbauan, serta pemasangan stiker, brosur, dan plakat. Pembinaan dan pemantauan lokasi parkir merupakan langkah penting meski terbatasnya personil menjadi hambatan, sehingga strategi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif diperlukan. Perbaikan sarana dan prasarana parkir serta pembangunan infrastruktur modern dapat mengurangi parkir liar, meski memerlukan investasi besar dan kerja sama dengan pihak swasta. Penataan lokasi parkir yang adil juga diperlukan untuk mengantisipasi lahan parkir tidak resmi dan memastikan keadilan bagi semua pihak, dan; 2) Faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Amuntai dalam menertibkan parkir liar meliputi kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas dan parkir, minimnya lahan parkir sehingga masyarakat memilih parkir di bahu jalan, serta pengawasan yang tidak rutin. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, dengan hanya 20 personel, juga menjadi hambatan signifikan. Namun, terdapat faktor pendukung seperti sosialisasi dan himbauan kepada pengendara serta adanya website pengaduan masyarakat, dishub.hsu.go.id, untuk membantu penertiban parkir liar.

Kata : Parkir, Kewenangan, Kota Amuntai