Wisatawan yang singgah di Terowongan Nur Mentaya mayoritas pengunjungnya menggunakan motor dan mobil akan tetapi tidak sebanding dengan lahan parkir yang tersedia. Karena hal tersebut banyak pengunjung memarkirkan motor dan mobilnya menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir para pengunjung. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur salah satu unsur pelaksana dalam urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Dinas ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan memantau sistem transportasi di kabupaten, termasuk parkir. Dengan demikian, Dinas Perhubungan memiliki peran dalam menangani parkir di bahu jalan di sekitar terowongan Nur Mentaya. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menangani parkir di bahu jalan pada Terowongan Nur Mentaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku dimasyarakat.

Sebagai salah satu unsur pelaksana dalam urusan pemerintahan, Dinas Perhubungan merupakan Dinas yang memegang tugas dalam hal penanganan masalah parkir dalam Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Ditinjau dalam Pasal 1 angka 5 Perda Kotim No. 19/2010 menyatakan bahwa “Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur”. Dinas Perhubungan dalam menangani masalah parkir di bahu jalan adalah dilakukannya pengawasan dan lelang pada kawasan Nur Mentaya. Pengawasan parkir dilakukan untuk memastikan bahwa parkir yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain dilakukannya pengawasan, Dinas Perhubungan juga melakukan lelang zona parkir pada kawasan Terowongan Nur Mentaya. Lelang dilakukan agar adanya pihak ketiga yang menjadi Pengelola Parkir melalui KPKNL Pangkalanbun.

Kata kunci (keyword): peran, dinas perhubungan, parkir