Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan masyarakat akibat dari kebakaran hutan dan lahan, dan; 2) Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan masyarakat. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (vague norme) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)Tanggung jawab pemerintah akibat pengaruh asap kebakaran lahan dan hutan yaitu menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan serta memenuhi hak atas kesehatan. Pengabaian hak atas kesehatan masyarakat berupa pengingkaran terhadap perlindungan dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang layak merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, dan; 2) Tanggung jawab pemerintah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi pencegahan, penanganan darurat, koordinasi, pemulihan, evaluasi, dan pembelajaran. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 menegaskan tanggung jawab pemerintah melalui pencegahan, penanggulangan, pengelolaan, pemantauan, penyelidikan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.