Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat desa, bekerja sebagai mitra kerja Kepala Desa, serta sebagai lembaga yang mengayomi adat istiadat dan mengawasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, peranBPD dalam pembentukan Peraturan Desa tidak optimal, termasuk di Desa Anjir Pasar Kota, Kecamatan Anjir Pasar. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain masalah administratif seperti kurangnya surat keputusan resmi bagi anggota BPD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor- faktor tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat tugas dan fungsi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa.