ABSTRAK

Hal yang melatarbelakangai peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Bakut Kabupaten Barito Kuala” adalah karena melihat pola pengelolaan Taman Wisata Alam yang bekerjasama secara kolaborati dengan beberapa pihak diantaranya adalah pihak swasta yaitu PT. Adaro dan pihak masyarakat yaitu Kelompok Masyarakat Mitra pengelola yang berasal dari desa penyangga wilayah Taman Wisata Alam yaitu Desa Marabahan Baru dan Desa Beringin. Kemerosotan pengunjung serta sinergitas pemeritah daerah yang dirasa belum maksimal merupakan salah satu hal saat ini menjadi permasalah dalam pengelolan Taman Wisata Alam ini. Namun, walaupun demikian, Taman Wisata Alam Pulau Bakut tetap dikelola dengan baik dan secara maksimal oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDA) Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Bakut serta faktor apa saja yang bisa menjadi penghambat dalam proses kolaborasi tersebut. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diambil dari hasil wawancara dengan informan penelitian, dan data sekunder yang peneliti peroleh dari buku serta hasil penelitian lainnya yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, collaborative governance dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Bakut Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan cukup baik yang dianalisis menggunakan Model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), menggunakan 5 tahapan yaitu Face to face dialogue, Trust building, Comitment to process, Share understanding, Intermediate outcomes. Face to face dialogue selalu dilakukan semua pihak dengan baik, mulai dari sebelum sepakat melakukan kolaborasi hingga proses kolaborasi itu berjalan. Trust building dilakukan dan berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dari setiap bentuk kolaborasi yang dilakukan dan perpanjangan PKS untuk tahun ke dua. Begitu pula dengan comitment to process yang juga dilakukan dengan baik karena bisa dibuktikan dengan seluruh bentuk nyata dari kolaborasi itu secara langsung di lapangan. Share understanding juga dilakukan dan berjalan dengan baik karena sejauh ini setiap pihak dapar saling bahu membahu dalam melakukan kolaborasi. Kemudian intermediate outcomes yang dapat dijadikan bahan kilas balik dan evaluasi dari seluruh tahapan sebelum hingga saat kolaborasi berlangsung. Adapun faktor penghambat dari kolaborasi tersebut adalah kebijakan pimpinan dan SOP kawasan yang membuat beberapa rencana pembangunan sebagai bentuk atau hasil dari kolaborasi tidak dapat dijalankan.

Kata kunci: Taman Wisata Alam, Collaborative Governance, Pulau Bakut