Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan sumber daya ekonomi 

untuk kesejahteraan rakyat, dengan perbankan sebagai pilar strategis. Meskipun 

PNS dapat menggunakan SK pengangkatan sebagai jaminan kredit, terdapat risiko 

hukum karena SK PNS tidak bisa dialihkan. Kasus kehilangan dokumen jaminan 

oleh Bank NTB Syariah yang berujung pada gugatan perdata menjadi fokus 

penelitian ini. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban hukum 

bank atas kehilangan dokumen jaminan SK PNS dan perlindungan hukum bagi 

nasabah. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya dokumen 

jaminan kredit nasabah berupa SK PNS merupakan perbuatan melawan hukum 

yang diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdata, POJK Nomor 42/POJK.03/2017, dan 

Pasal 25 POJK No: 1/POJK.07/2013. Kreditur wajib mengganti kerugian dengan 

mengurus penerbitan SK PNS baru bagi debitur. Terdapat dua bentuk perlindungan 

hukum: preventif dan represif. Perlindungan hukum represif melibatkan sanksi bagi 

bank sesuai ketentuan hukum sektor jasa keuangan. Debitur yang dirugikan dapat 

mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 39 dan 40 POJK Nomor 

1/POJK.07/2013, serta menyelesaikan pengaduan melalui permintaan maaf atau 

tawaran ganti rugi.