Penelitian ini meneliti dengan pembahasan  terhadap Peranan Organisasi Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Terhadap Notaris terkaitan wewenang Majelis Pengawas Notaris(MKN) dan MKNW ( Majelis Kenotariatan Notaris wilayah) dalam pelaksanaan tugas  jabatan  Notaris, dimana prosedur persetujuan pihak Majelis Kehormatan Notaris dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang jabatan Notaris bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut umum, atau HAkim dengan persetujuan Majelis  Kehormatan Notaris, Metode yang digunakan peneliti yakni Hukum Normatif.