Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung
perekonomian Indonesia. Di Kalimantan Selatan pertumbuhan ekonomi mencapai
angka 98 persen yang didominasi oleh sektor UMKM. Kota Banjarmasin merupakan
peringkat ke 4 yang memiliki UMKM terbanyak di Kalimantan Selatan. Saat
pandemi covid dan bencana banjir pada tahun 2020 di Kota Banjarmasin banyak
UMKM yang mengalami penurunan bahkan gulung tikar. Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemkot Banjarmasin melalui Dinas Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Banjarmasin membuat suatu kebijakan yaitu Program Bausaha Tanpa Bunga
(BAHUMA) tentang perkuatan permodalan. Dengan adanya program BAHUMA
diharapkan para UMKM khususnya di Kota Banjarmasin dapat terus menjalankan
usahanya dan diharapkan dapat naik kelas. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1)
Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi program BAHUMA
sebagai upaya pengembangan ekonomi mandiri di Kota Banjarmasin; 2)
Mengindentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program
BAHUMA sebagai upaya pengembangan ekonomi mandiri di Kota Banjarmasin.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif deskriptif, proses penelitian yang dilakukan dengan mengamati,
mengumpulkan dan kemudian menganalisis data yang sifatnya deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Kemudian teknis analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BAHUMA
sebagai upaya pengembangan ekonomi mandiri di Kota Banjarmasin sudah berjalan
namun belum cukup baik yang dianalisis menggunakan teori implementasi menurut
David C Korten dengan 3 indikator yaitu 1) Kesesuaian program dengan pemanfaat
program terlihat dari fasilitas yang diberikan oleh program BAHUMA memberi
manfaat kepada pemanfaat program BAHUMA. Namun, jumlah pemanfaat program
BAHUMA belum capai angka 1% dibandingkan jumlah UMKM kota Banjarmasin;
2) Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana terlihat dari Dinas Koperasi
yang kompeten dalam menjalankan program BAHUMA; dan 3) Kesesuaian
pemanfaat dengan organisasi pelaksana terlihat dari persyaratan yang ditawarkan
Dinas Koperasi dapat dipenuhi oleh para UMKM walaupun ada sebagian pelaku
UMKM yang tidak bisa mengikuti program BAHUMA karena tidak memenuhi salah
satu persyaratan. Adapun faktor pendukung program BAHUMA yaitu, 1) Pelayanan
yang responsif dari aktor pelaksana; 2) Keikutsertaan para UMKM; dan 3) Adanya
mitra atau pihak ketiga. Sedangkan faktor penghambat program BAHUMA yaitu: 1)
Minimnya sosialisasi; dan 2) Sebagian UMKM tidak memenuhi persyaratan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Program BAHUMA