Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan fokus pada pemenuhan hak pelayanan publik oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penilitian ini, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam analisis adalah teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dan teori faktor penghambat implementasi kebijakan dari George Edward III.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai kepentingan yang berpengaruh, jenis manfaat yang diberikan, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, program implementator dan sumber daya yang tersedia. Kendala yang dihadapi mencakup komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya finansial dan manusia, disposisi pelaksana yang kurang motivasi serta struktur birokrasi yang kompleks. Dinas Sosial Kota Banjarmasin telah berupaya menyediakan akomodais yang layak, pendampingan dan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Namun masih terdapat hambatan yakni kurangnya tenaga kerja di Dinas Sosial yang fasih dan paham menggunakan bahasa isyarat dan kurangnya alat bantu penerjemah di tempat pelayanan.