DIGITAL LIBRARY



JUDUL:Peranan Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin
PENGARANG:TYARA DESFI MADHANY
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2024-07-25


ABSTRAK

 

Tyara Desfi Madhany, 2010411320047, 2024. Peranan Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin. Di bawah bimbingan Sugeng Karyadi

Peranan adalah yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pekerja dan pengusaha, melalui peranan ini kewajiban dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Peranan tersebut dilakukan di salah satu kantor pemerintahan Kota Banjarmasin yaitu Dinas KoperasiUsaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang berfungsiuntuk menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan, penyelesaian hubungan industrial ketenagakerjaan adalah layanan yang diberikan kepada pengusaha atau pekerja.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin. Serta mengetahui faktor yang mempengaruhi penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengambilan data yang peneliti gunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan teknis analisis data yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin di lihat dari variabel partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta penegakan hukum. dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan pekerja dan pengusaha walaupun masih ada terdapat kekurangan di transparansi penyaluran dan penempatan,karena bukan ranah dari bidang hubungan industrial tersebut. AdapunFaktor pendukung dalam peranan tersebut yaitu : 1. Dukungan pemerintah 2. Fasilitas yang memadai 3. Kesadaran hukum, serta Faktor penghambat dalam peranan tersebut yaitu : 1.Outsourcing 2. Perbedaan aturan laut 3. Kekurangan pegawai bidang hubungan industrial.

Katakunci :Peranan,Ketenagakerjaan, HubunganIndustrial.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI