Muhammad Zainal Rifie, 2024. Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Masa Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara Pada Tahun 2023. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Penulisan tesis ini di bawah bimbingan Jamaluddin.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif diatur oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019. Pada masa transisi Pilkada serentak 2024, kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dijabat oleh Penjabat Bupati yang memiliki keterbatasan kewenangan termasuk dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang pada saat itu terdapat 13 (tiga belas) jabatan yang masih lowong. Seleksi terbuka di masa Penjabat Bupati memerlukan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis Kepala BKN yang mengakibatkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama membutuhkan waktu lebih lama, menghambat efektivitas dan efisiensi jalannya roda pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dalam masa Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dalam masa Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi. Selain itu dilihat dari aspek teori implementasi Edward III yaitu: 1) Komunikasi, proses komunikasi dari sumber informasi hingga dampak yang dihasilkan, mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seleksi terbuka; 2) Sumber Daya, menekankan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan integritas pelaksanaan seleksi terbuka;  3) Disposisi, proses pengangkatan birokrat dan penggunaan insentif sebagai faktor motivasi; dan 4) Struktur Birokrasi, Standard Operating Procedure yang tidak terintegrasi antar instansi pemerintah dan fragmentasi menunjukkan pemisahan dalam proses pelaksanaan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seleksi terbuka dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya penerapan teknologi informasi dalam pengusulan berkas, sistem birokrasi yang bolak balik, kurangnya jumlah pelamar seleksi terbuka dan terbatasnya jumlah staf yang tersedia.

Kata Kunci :    Implementasi, Kebijakan, Seleksi Terbuka, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penjabat Bupati