Transformasi perizinan di Indonesia bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.  Kabupaten Tabalong mendukung inisiatif tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di KabupatenTabalong dan menganalisis faktor yang menghambat implementasinya. Metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha. Pelayanan dilakukan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), dengan dua pendekatan utama.  Pertama, pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan secara mandiri melalui tahapan pendaftaran, legalitas, pendataan, analisis risiko, dan penerbitan perizinan. Kedua, terdapat fasilitasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, layanan pendampingan OSS-RBA, Helpdesk OSS-RBA, dan Tim OSS.  Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Tabalong sudah optimal pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor penghambat yang menjadi kendala adalah keterbatasan petugas dan rendahnya pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, yang memperlambat proses perizinan. Upaya DPMPTSP Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan kapasitas petugas dan memberikan fasilitasi efektif mengatasi kendala tersebut.

Rekomendasi penelitian antara lain penambahan pegawai, intensifikasi sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM.  Studi lanjutan disarankan melibatkan SKPD Teknis dan melakukan studi perbandingan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko antara Kabupaten Tabalong dengan daerah lain.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perizinan Berusaha, OSS-RBA