Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa surat tagihan pajak pertambahan nilai bisa diterbitkan pada wajib pajak dan apa saja hak wajib pajak atas penerbitan surat tagihan pajak pertambahan nilai. Data pada penelitian ini berjenis deskriptif, dan data dari penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya data pada penelitian ini dianalisis menggunakan teknis analisis data kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan Surat Tagihan Pajak (STP) umumnya melibatkan pemeriksaan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, keakuratan laporan, dan mendeteksi potensi pelanggaran. Namun, otoritas pajak juga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tanpa pemeriksaan, terutama dalam kasus keterlambatan pembayaran atau kekurangan jumlah yang dibayar. Sesuai Pasal 36 Undang-Undang KUP. Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administratif yang dikenakan.