Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena berkaitan dengan Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara Dalam Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Di Kecamatan Gunung Tabur  Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Tahap pengumpulan data melalui observasi mendalam dan studi literature. Dengan konsep model implementasi Van meter & Van Horn yang terdiri dari 6 variabel indikator (Standar Ukuran/sasaran kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Implementator, Komunikasi antar Organisasi, Respons Pelaksana dan Kondisi sosial ekonomi politik). Pada indikator standar ukuran Kecamatan Gunung Tabur  telah melaksanakan SOP sesuai dengan Perda Kab. Berau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara. Pada aspek sasaran kebijakan, Kecamatan Gunung Tabur  telah mencapai target sasaran dengan meminimalisir terjadinya sengketa dan konflik tanah. Indikator sumber daya, Sumber daya manusia di Kecamatan Gunung Tabur  dalam proses penerbitan SKPT pada aspek kualitas dan kuantitas belum optimal, Tidak ada anggaran (finansial) untuk penerbitan SKPT di Kabupaten Berau, Sarana dan prasarana dalam proses penerbitan SKPT belum maksimal, Teknologi yang digunakan sudah optimal. Indikator Karakteristik Implementator yang mendukung seperti dedikasi, keterampilan komunikasi, dan pemahaman regulasi, membantu memperlancar proses penerbitan SKPT, Transparansi dan akuntabilitas di terapkan dalam proses penerbitan SKPT. Indikator komunikasi antar organisasi berjalan dengan baik, Komunikasi yang efektif ini memastikan bahwa informasi yang diperlukan penerbitan SKPT disampaikan dengan jelas dan konsisten. Indikator respons pelaksana, Adanya bentuk pelayanan yang baik dan motivasi yang tinggi dari aparatur Kecamatan. Indikator Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Masyarakat, masyarakat hidup berdampingan, hal ini berdampak positif, mempermudah proses implementasi dan memastikan partisipasi aktif, pendidikan cukup tinggi akan cenderung memiliki kemampuan literasi dan pemahaman yang baik, Partisipasi politik masyarakat yang mencapai 80%, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan keterlibatan yang tinggi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Faktor pendukung pada implementasi ini yaitu Komitmen stakeholder, Koordinasi yang baik,  Peraturan Pelaksana, Transparansi dan Akuntabilitas. Faktor penghambat yakni Keterbatasan Sumber Daya dan Keterbatasan Akses ke Layanan.

Kata Kunci : Implementasi, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Kecamatan Gunung Tabur