Penelitian ini menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, sebagai bagian dari upaya reformasi pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks Kabinet Indonesia Maju, kebijakan ini menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah penyetaraan jabatan yang berdampak pada perubahan struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Namun, implementasi kebijakan ini menemui sejumlah tantangan, antara lain kompleksitas proses karir, ketidaksesuaian kualifikasi, dan ketidakpastian tahapan Penyesuaian Sistem Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pemahaman konteks sosial dan analisis mendalam terhadap permasalahan yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penataan kelembagaan, penerapan manajemen kebijakan, dan manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam mendukung keberhasilan penyederhanaan birokrasi. Namun demikian, faktor penghambat seperti komunikasi yang kurang jelas, ketersediaan sumber daya yang terbatas, dan kebijakan yang tidak konsisten menjadi tantangan utama yang perlu diatasi dalam proses implementasi kebijakan. Perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyusunan petunjuk teknis yang lebih rinci, serta peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi di tingkat internal organisasi menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dengan memahami kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah, khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur. Penulis mengusulkan penerapan pendekatan Whole-of-Government (WOG) dengan Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN sebagai pimpinan dalam Kebijakan Pemangkasan Birokrasi. Pendekatan WOG bertujuan meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas layanan publik dengan mengintegrasikan kerja berbagai instansi pemerintah. Langkah ini mencakup koordinasi antarinstansi, konsistensi kebijakan, kolaborasi dengan sektor swasta, penggunaan sumber daya terpadu, pendekatan holistik dalam pelayanan publik, manajemen risiko bersama, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah perlu mengorganisasi, meratakan jabatan, dan mengidentifikasi kendala dalam sosialisasi kebijakan. Pemangkasan birokrasi harus mempertimbangkan jumlah PNS di daerah, tenggang waktu yang wajar, dan kesejahteraan pegawai agar kebijakan lebih terarah dan berdampak positif tanpa mengorbankan pelayanan publik. Kata Kunci : Dampak, Penyederhanaan Birokrasi, Pelayanan Publik, Barito Timur