Peningkatan penggunaan sistem informasi berdampak signifikan pada keamanan 

data, terutama untuk informasi sensitif terkait kesehatan, keuangan, pendidikan, dan 

administrasi publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, setiap penyelenggara sistem elektronik 

diwajibkan menjaga keamanan informasi untuk kepentingan publik. Data dari 

Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa dari total 89 kasus 

kebocoran data pribadi antara 2019 hingga 2023, sebagian besar disebabkan oleh 

kelalaian dalam tata kelola keamanan informasi. Penelitian ini berfokus pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang menghadapi beberapa 

kendala dalam sistem informasi dan tata kelola keamanannya, termasuk 

ketidakpastian dalam sertifikasi ISO 27001:2022. Penelitian ini menggunakan 

Indeks KAMI versi 5 sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

tingkat kesiapan keamanan informasi di DISDUKCAPIL. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tata kelola keamanan informasi di DISDUKCAPIL masih 

tidak layak, sementara itu tingkat kelengkapan penerapannya termasuk angka yang 

rendah yaitu 532, serta tingkat kematangan I s/d III. Rekomendasi perbaikan yang 

disesuaikan dengan ISO 27001:2022 diharapkan dapat membantu memperkuat tata 

kelola keamanan informasi di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Banjarmasin.