Sipty Agustina,2220421320001,2024. ‘’Analisis Collaborative Governance Dewan Adat Dayak Dalam Pemberdayaan MasyarakatAdat Provinsi Kalimantan Tengah’’dibawah bimbinganSetia Budhiselaku pembimbing. Masyarakat adat seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan budaya dan hak-hak tradisional di tengah modernisasi dan perubahan sosial yang cepat Tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh Dewan Adat Dayak dalam upaya pemberdayaan masyarakat adat menjadi sangat penting. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sangat penting untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis Collaborative Governance Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah (DAD-KT) dalam pemberdayaan masyarakat adat. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana tata kelola kolaboratif antaraDAD-KT dan Pemerintah Daerah berperan dalam Pelestarian, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2007), penelitian ini menemukanDAD-KT memainkan peran penting dalam memperkuat posisi masyarakat adat melalui tiga prinsip utama: empowering, enabling, dan protecting. Program-program pemberdayaan yang dilaksanakan berhasil melibatkan masyarakat adat secara aktif. Namun, penelitian juga menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi tujuan implementasi collaborative governance diantaranya yaitu adanya kontradiksi struktur organisasi yang mengharuskan secara baku kepala daerah menjadi ketua dewan kehormatan yang dianggap cenderung melahirkan peluang intervensi. Collaborative Governance yang dilakukan pemerintah melalui DAD-KT telah menunjukkan dampak positif, khususnya dalam menjaga identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat berbasis kearifan lokal. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan yang fokus pada mekanisme evaluasi tata kelola kolaboratif dan pengembangan model yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperdalam kajian tentang dinamika kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat adat untuk menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan efektif.

KataKunci:Collaborativegovernance,pemberdayaan,MasyarakatAdat, Provinsi Kalimantan Tengah