PILKADA (PILKADA) secara langsung menjadi simbol penting demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin mereka secara langsung. Skripsi ini mengkaji perbandingan persyaratan calon independen dan calon dari PARPOL dalam PILKADA, serta analisis kesesuaiannya dengan asas kesetaraan di mata hukum. Penulisan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa persyaratan calon independen lebih rumit dan ketat dibandingkan dengan calon dari PARPOL. Calon independen diwajibkan mengumpulkan dukungan masyarakat dalam bentuk Salinan KTP dengan jumlah signifikan, sementara calon dari PARPOL dimudahkan dengan dukungan partai. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan asas kesetaraan di mata hukum.

Kajian ini merekomendasikan perbaikan regulasi agar proses pencalonan lebih setara dan inklusif, sehingga mendukung terciptanya demokrasi yang lebih berkualitas.