Dalam konteks penerbangan antarkota dan internasional, penumpang dihadapkan

pada dua pilihan utama: layanan penerbangan langsung (direct flight) dan

penerbangan transit atau lanjutan (connecting flight). Kedua jenis layanan ini

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, terutama dalam aspek

kenyamanan, biaya, dan waktu tempuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

dua hal utama. Pertama, untuk mengetahui hubungan hukum antara penumpang

dengan maskapai penerbangan. Kedua, untuk mengetahui apakah tindakan

perubahan sepihak jalur penerbangan oleh maskapai dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran hak-hak konsumen. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum

normatif dengan menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (statute

approach), yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-

undangan sebagai acuan dasar. Penelitian ini bersifat preskriptif, ditujukan untuk

mendapatkan saran mengenai solusi masalah tertentu dan menganalisis jawaban

terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengangkutan udara mengikat

kedua belah pihak dan mencakup hak serta kewajiban masing-masing. Maskapai

penerbangan wajib memenuhi layanan sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati, dan perubahan jalur penerbangan secara sepihak tanpa persetujuan dari

konsumen dapat dikategorikan pelanggaran hak-hak konsumen