Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum persaingan usaha dalam mengatur syarat bagi pelaku usaha untuk mengajukan perubahan perilaku terkait dengan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan langkah KPPU dalam mengawasi perubahan perilaku pelaku usaha setelah penandatanganan pakta integritas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan yakni doctrinal research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, berdasarkan PerKPPU Nomor 2/2023 dengan mengacu pada UU Nomor 5/1999, persyaratan yang ditetapkan oleh KPPU memiliki tujuan utama untuk menjadikan perubahan perilaku sebagai sarana perbaikan bagi pelaku usaha agar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun, persyaratan yang ditetapkan oleh KPPU berpotensi melemahkan jeratan hukum yang diberikan KPPU sehingga pelaku usaha bisa melanggar UU untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kedua, Mekanisme pengawasan yang diatur dalam PerKPPU Nomor 2/2023 menunjukkan bahwa KPPU tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang berupaya membimbing pelaku usaha untuk mengubah perilakunya, dengan adanya tim pengawas yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan pakta integritas. Namun, karena KPPU bukan lembaga peradilan, maka KPPU akan menghadapi proses yang cukup rumit, di samping juga harus menghadapi tantangan lainnya seperti potensi adanya tumpang tindih wewenang dan susahnya mengakses dokumen perusahaan untuk keperluan penyelidikan.

Kata kunci (keyword): KPPU, Perubahan Perilaku, Pakta Integritas, Persaingan Usaha