Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun PKH telah diterapkan secara luas, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasinya, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya sosialisasi program, serta kendala teknis dalam proses penyaluran bantuan. Desa Pasar Jati, sebagai daerah dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak di Kecamatan Astambul, menjadi fokus penelitian ini untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi PKH berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pendamping PKH, Kepala Desa, Koordinator Kabupaten Pendamping PKH dan KPM, observasi lapangan dilakukan selama rentang waktu 4 bulan dari Oktober 2024 sampai Januari 2025, serta analisis dokumen terkait. Teori Matland tentang ambiguitas-konflik digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan empat aspek utama, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Pasar Jati belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang ditemukan meliputi kurangnya survei dan pemutakhiran data yang menyebabkan ketidaktepatan data penerima, praktik kurang transparan dalam proses pencairan, beban kerja pendampinng yang tidak ideal serta perubahan arus penduduk tanpa validasi data. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pendamping PKH, dan pihak bank penyalur masih perlu ditingkatkan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan sistem pendataan KPM agar lebih akurat, peningkatan kapasitas pendamping PKH dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada penerima manfaat, serta perbaikan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi PKH perlu diperkuat guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam membantu masyarakat miskin mencapai kemandirian ekono

mi.