KekerasanDalamRumahTangga(KDRT)merupakansegalajeniskekerasanyang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah serta pelaku dan korban adalah anggotakelurgayang seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjadi landasanhukumyangkuatyangdijadikanacuanbahwasanyaKDRTyangawalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Dalam pemberian perlindungan korban yang dikemas melalui sebuah kebijakan yang ada menjadikan ilmu viktimologi sebagai acuan dalam memahami apa yang diperlukan korban. Dalam perspektif viktimologi, KDRT dilihat dari sudut pandang korban, dengan fokus pada faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan akan terjadinya korban dan dampak jangka panjang yang korban alami. Viktimologi menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi korban yang sering kali terperangkap dalam siklus kekerasan, baik karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, ketakutan terhadap pelaku, maupun norma sosial yang ada di lingkungan korban dengan membenarkan kekerasan dalam keluarga. Pendekatan ini mengarahkan pada perlunya dukungan sosial, psikologis, dan perlindungan hukum untuk membantu korban keluar dari situasi tersebut. Meskipun berbagai peraturan, seperti Undang- UndangNo.23Tahun2004tentangPenghapusanKekerasandalamRumahTangga sertaUndang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah ada untuk melindungi korban, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya.