Hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan, termasuk dalam pengelolaan parkir. Sering terjadi masalah kehilangan atau kerusakan kendaraan. Pengelola parkir sering mengalihkan tanggung jawab kepada pemilik kendaraan, yang dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas sanksi administratif dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir serta mengidentifikasi kebijakan yang berpotensi meningkatkan akuntabilitas penyelenggara parkir. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2010, efektivitas penerapan sanksi masih menghadapi tantangan, terutama akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai konsumen serta lemahnya mekanisme pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi tersebut, diperlukan upaya intensifikasi sosialisasi kepada publik dan evaluasi ulang terhadap besaran sanksi yang diterapkan. Selain itu, pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat serius dinilai dapat menjadi langkah yang tepat untuk memperkuat penegakan hukum.