Kemiskinan menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk memiliki rumah layak huni. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Kecamatan Daha Selatan, permasalahan rumah tidak layak huni menjadi tantangan serius yang mendorong pemerintah dengan membuat sebuah program yang dinamakan Program Rumah Sejahtera (PRS). Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat miskin menjadi layak huni, namun data menunjukkan peningkatan signifikan RTLH dari 3.137 unit (2016) menjadi 6.394 unit (2023) meskipun program telah berjalan sejak 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta mengindentifikasi kendala yang dihadapi dalam prosesnya di kawasan lahan basah, dengan berfokus Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

            Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan teknik Miles dan Huberman dalam Fransiska (2022) dengan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Rumah Sejahtera terdiri dari lima tahap: verifikasi proposal, penentuan calon penerima manfaat, sosialisasi, pelaksanaan pembangunan rumah, serta pemantauan dan evaluasi. Namun, pelaksanaan program ini belum mencapai hasil yang optimal karena berbagai hambatan yang dihadapi, seperti faktor psikologis, ekonomi, teknis, dan politik, serta kurangnya tenaga kerja yang terampil. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama, di mana dana yang tersedia tidak cukup untuk mendanai perbaikan rumah. Selain itu, kondisi lahan basah memerlukan metode konstruksi khusus dan ada tantangan teknis terkait hak kepemilikan tanah serta ketersediaan bahan bangunan. Di samping itu, masalah psikologis juga muncul, seperti rasa kecemburuan sosial di antara warga, serta hambatan politik yang berpengaruh pada penentuan prioritas penerima manfaat dan potensi penyimpangan dana.