Lukmanul Hakim. 2025. Status Hukum Bangunan Di Pinggiran Sungai Kelurahan 

Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin 

Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Universitas Lambung Mangkurat. 

Pembimbing Dedy Ari Nugroho. 

Kata Kunci : Status Hukum, Sempadan Sungai, Hukum Agraria.

Status hukum bangunan yang didirikan di pinggiran sungai dalam perspektif 

hukum pertanahan dan peraturan perlindungan lingkungan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai dan peraturan daerah setempat, 

sempadan sungai merupakan area terlarang untuk pembangunan dengan jarak 

minimal tertentu dari tepi sungai, tergantung pada lebar sungai. Serta mengkaji 

aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan kawasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Pengambilan 

sampel bertujuan untuk strategi pengumpulan data yang digunakan. Data 

dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 

data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagian besar tanah di pinggiran

sungai belum memiliki sertifikat resmi dan hanya berupa bukti segel atau pernyataan 

penguasaan fisik (2) Aturan yang mengatur kawasan tersebut cukup jelas tetapi 

belum diterapkan secara konsisten. Diperlukan langkah konkret untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat administrasi pertanahan dan 

memastikan penegakan hukum guna melindungi fungsi ekologis bantaran sungai.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah untuk 

menyediakan program legalisasi tanah bagi warga yang memenuhi syarat sesuai

aturan yang berlaku. Kepada masyarakat di sarankan untuk meningkatkan kesadaran 

terhadap pentingnya menjaga kawasan pinggiran sungai.