Tanahmemilikiperanstrategisdalampembangunannasional,namunpertumbuhan penduduk dan urbanisasi memicu berbagai sengketa tanah, seperti tumpang tindih kepemilikan dan pemalsuan sertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengaduan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 4 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Pendekatan socio-legal digunakan melalui studi empiris dengan data primer(wawancara) dansekunder (dokumen hukum).Mekanisme pengaduan melibatkan delapan kanal resmi, yaitu tatap muka, surat resmi, SP4N-LAPOR, media sosial resmi kementerian, call center, kolom surat pembaca media massa, whistleblowing system, dan sistem informasi pengelolaan pengaduan lainnya. Penanganan sengketa diawali dengan mediasi, dan jika gagal, dilanjutkan melalui persidangan sesuai ketentuan hukum. Kendala utama meliputi ketidaktahuan prosedurolehpelapor,ketidakhadiranpihakyangdiadukan,kesulitanmediasi, dan kekurangan data historis sertifikat tanah. Solusi yang disarankan meliputi digitalisasi sistem pengaduan, pemetaan digital, penguatan sosialisasi kanal pengaduan, dan pengintegrasian teknologi untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa

Kata kunci : Pengaduan Pertanahan, Sengketa Tanah, Mekanisme Pengaduan, Kantor Pertanahan Banjarmasin