Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia dalam perspektif Yuridis- Historis serta untuk mengetahui apa Implikasi perubahan fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan evaluatif. Data diperoleh dengan membaca, mencatat, dan menganalisis peraturan Perundang-Undangan disertai data pendukung dari hasil penelitian berupa arisp-arsip dan dokumentasi yang sesuai dengan penelitian.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama, pengawasan pemilu di Indonesia telah berkembang signifikan, dimulai dari Panwaslak di era Orde Baru yang bersifat sementara hingga menjadi Bawaslu sebagai lembaga tetap pasca reformasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memperkuat posisi Bawaslu dengan memberikan kewenangan strategis, seperti pencegahan pelanggaran pemilu, adjudikasi pelanggaran administratif, penyelesaian sengketa pemilu, dan pengawasan netralitas aparatur negara. Perubahan ini meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan efektivitas dalam penegakan hukum. Kedua, Beberapa kendala utama yang dihadapi Bawaslu seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), birokrasi yang rumit dalam Sentra Gakkumdu, kurangnya penguasaan teknologi dalam pengawasan, dan stigma masyarakat terhadap kelemahan pengawasan pemilu di beberapa daerah.