ABSTRAK

Lahan basah di Banjarmasin, sebagai ekosistem vital penopang kehidupan, menghadapi ancaman serius akibat sampah plastik dari kawasan pemukiman. Aktivitas domestik yang tidak terkendali menyebabkan akumulasi mikroplastik di sungai Martapura, Kuin, dan Barito, mengganggu fungsi ekologis lahan basah serta melanggar hak konstitusional masyarakat atas lingkungan sehat. Meski Pemerintah Kota telah menerbitkan Perda Nomor 15 Tahun 2016 (Pengelolaan Sungai) dan Perda Nomor 21 Tahun 2011 (Pengelolaan Sampah), kedua regulasi belum secara spesifik mengatur perlindungan lahan basah pemukiman dari sampah plastik, baik dari segi definisi, sanksi, maupun infrastruktur penanganan. Penelitian normatif ini bertujuan menganalisis kesenjangan regulasi tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang integratif.

Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menganalisis bahan hukum primer (UUD 1945, UU 32/2009, Perda terkait) serta bahan sekunder (jurnal, buku). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda yang ada masih terfragmentasi: Perda 21/2011 fokus pada teknis pengelolaan sampah tanpa menyasar lahan basah, sementara Perda 15/2016 mengatur sungai namun abai terhadap ancaman plastik. Rekomendasi mencakup pembentukan Perda khusus yang mendefinisikan lahan basah pemukiman sebagai area prioritas, penguatan sanksi, pembangunan infrastruktur adaptif (TPS terapung, floating barriers), serta harmonisasi regulasi berbasis partisipasi masyarakat.

Kata kunci (keyword): lahan basah, sampah plastik, pemukiman,peraturan daerah, Banjarmasin