Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran administratif Kecamatan Gambut dalam pengelolaan dan pelayanan publik berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi kecamatan serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data dari pegawai kecamatan, perangkat desa, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Gambut menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan peran administratifnya, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat,kendaladalampemanfaatanteknologi,sertaketerbatasananggaran.Meskipun kecamatan telah berupaya mengatasi tantangan ini melalui pelatihan pegawai, digitalisasi layanan, dan penguatan koordinasi antar instansi, beberapa hambatan masih menghambat efektivitas implementasi kebijakan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran administratif Kecamatan Gambut dalam pengelolaan dan pelayanan publik telah berjalan sesuai regulasi, namun belum optimal akibat berbagai kendala teknis dan struktural. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penguatan kapasitas pegawai, perbaikan infrastruktur,optimalisasi sistem layanan digital, serta peningkatan koordinasi dan pengawasan, agar kecamatan dapat lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip good governance.