ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan di Indonesia, serta untuk mengetahui apa alasan ditolaknya permohonan pengangkatan anak dengan cara menelaah beberapa penetapan pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (Library research).  

Menurut hasil dari penulisan skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama,  Di Indonesia Pengaturan Pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 ada berbenturan hukum dengan peraturan Permensos RI Nomor 110/HUK/2009 mengenai syarat pengangkatan anak sehingga menimbulkan pro dan kontra. Sehingga dalam praktek nyatanya terdapat Hal ini menunjukan adanya fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan dengan situasi nyata adanya fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan dengan situasi nyata yang terjadi di pengadilan. Kedua, Alasan penolakan permohonan pengangkatan anak di pengadilan adalah terjadinya kelalaian administratif seperti dokumen yang tidak lengkap, adanya dua kasus pengangkatan anak pada satu calon anak angkat, alasan pengangkatan anak untuk dimasukan ke slip gaji PNS, tidak bisa membuktikan atau membawa anak angkat pada saat persidangan, adanya perbedaan keterangan saksi dengan keterangan calon orang tua angkat, dan pengangkatan anak melalui perjanjian hukum adat namun isinya tidak jelas sehingga diangkat hukumnya kabur. Penolakan ini dianggap untuk mencegah penyimpangan dalam pengangkatan anak. 

Kata Kunci : Pengangkatan anak, Perlindungan anak, Permohonan