Penelitian ini membahas kerugian yang disebabkan oleh pemberi waralaba terhadap

penerima waralaba. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan

ketidakseimbangan dalam perjanjian waralaba yang lebih menguntungkan pemberi

waralaba dan merugikan penerima waralaba. Salah satu permasalahan yang terjadi

adalah kasus waralaba Salad Neynis Food, di mana dalam perjanjian antara Neynis

Food dan penerima waralaba diwajibkan membeli bahan baku dari pemberi

waralaba, tetapi bahan yang diberikan tidak memenuhi standar mutu, sehingga

menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba, baik dari biaya pembelian bahan

baku hingga kerugian kehilangan pelanggan hingga reputasi gerai. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penerima waralaba dalam

perjanjian waralaba yang merugikan serta meninjau langkah hukum yang dapat

diambil oleh penerima waralaba untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemberi

waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan

melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan,

seperti Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi dan Pasal 1338 KUH Perdata

tentang asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini merekomendasikan penerima

waralaba harus teliti dalam memahami klausul kontrak sebelum memutuskan untuk

menandatangani perjanjian dan pemerintah perlu memperketat pengawasan

terhadap isi perjanjian waralaba agar tidak ada klausul yang merugikan secara

sepihak.