Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan dasar hukum yang mengatur keberadaan pemadam kebakaran swasta serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam menjalankan tugas penanggulangan kebakaran di Kota Banjarmasin. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kebakaran di Kota Banjarmasin serta peran signifikan pemadam kebakaran swasta (BPK swadaya) yang sering kali tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai. Padahal, mereka turut serta secara aktif dan sukarela dalam melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta studi kepustakaan. Penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemadam kebakaran swasta memiliki dasar hukum untuk beroperasi dan diakui sebagai mitra pemerintah, perlindungan hukum terhadap mereka masih lemah, khususnya dalam aspek keselamatan kerja, jaminan sosial, dan pengakuan formal. Diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan BPK swadaya agar peran mereka dapat lebih optimal dan terlindungi secara hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemadam Kebakaran Swasta, BPK Swadaya, Penanggulangan Kebakaran, Banjarmasin.